Menurut sebuah penelitian, karakter pria perokok bisa dilihat dari merek atau jenis rokoknya.
Anda ingin tahu?
Minggu, 25 Desember 2011
Minggu, 18 Desember 2011
BERITA MAHASISWA UB USULKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEJAK DINI
18 / 12 / 2011
Untuk kesekian kalinya aksi demonstrasi digelar di depan gedung DPRD kota Malang.Hari ini, Senin (12/12) datang dari mahasiswa fakultas hukum, Universitas Brawijaya Malang (UB) Malang, yang tergabung dalam Forum mahasiswa hukum Peduli Keadilan (Formah PK).
Peserta aski menuntut, agar Pemerintah yang berkuasa saat ini, segera memasukkan kurikulum anti korupsi di tingkat SD hingga SMA. Selain itu, mereka juga mendesak untuk segera membentuk dan mendirikan warung atau posko kejujuran.
Aksi tersebut digelar juga dalam rangka memperingati hari anti korupsi yg jatuh pada 9 Desember lalu. Para demonstran juga menuntut kasus-kasus di Malang raya (kota Malang, kabupaten Malang, kota Batu) untuk segera diselesaikan.
Adi Nugroho, selaku koordinator aksi, kepada wartawan mengatakan, bahwa aksi kali ini menuntut adanya perbaikan moralitas pejabat di semua level di daerah dan pemerintah pusat. "Kami sudah mengirimkan surat kepada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kota Malang yang berisikan tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Malang," katanya.
Tuntutan selanjutnya adalah mengenai transparansi anggaran yang diperuntukkan rakyat, agar masyarakat bisa mengetahui anggaran dana dan juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan dana Pemerintah yang ada di kota/kabupaten maupun pusat.
"Yang paling utama adalah agar korupsi tidak semakin marak terjadi, sejak dini generasi muda harus dididik bagaimana tidak melakukan korupsi. Itu bisa dilakukan dengan jalan memasukkan kurikulum anti korupsi di tingakt sekolah dasar sampai dari tingkat SMA," terangnya.
Adi menambahkan, bahwa pendidikan anti korupsi harus di pelajari sejak dini agar kelak menjadi generasi muda tidak mewarisi sifat koruptor. Selain memasukkan kurikulum, bagaimana juga membentuk warung kejujuran diseluruh penjuru wilayah Malang Raya.
"Kita juga menuntut bagaimana memberikan sanksi moral dan sankri pidana yang berat kepada para koruptor agar mereka jera terhadap perbuatan yang mereka lakukan," sambungnya.
"Selanjutnya kita menuntut bagaimana supaya kita semua bisa turut serta dalam membantu dan memberantas kasus korpsi. Para koruptor tidak boleh mendapat remisi hukuman. Pengoptimalkan fungsi dari DPR untuk menumbuhkan etika dan moralitas politik yang sesuai dengan ideologi bangsa yaitu pancasila," jelasnya.
Selain orasi juga, dalam aksi damai itu, peserta aksi juga melakukan teatrikal di depan gedung wakil rakyat itu. Dalam teatrikal itu, menunjukkan bahwa kejamnya praktik dan dampak korupsi yang jelas-jelas merugikan rakyat kecil dan juga negara. Tabungan rakyat dicuri demi kepentingannya sendiri.
Setelah sekian lama berorasi dan menyuguhkan teatrikal, akhirnya perwakilan mahasiswa diterima oleh anggota DPRD kota Malang. Tidak berapa lama kemudian, ketua komisi Chistea Frisdiantara bersama 3 orang anggotanya yaitu, Sutiaji, Een, dan Tri Widiyani menemui peserta aksi.
Ketika didepan peserta aksi, Christea menyampaikan jika permohonan mereka sudah diterima dan di kirim ke Jakarta. "Kami akan mendukung dan mengawal kasus korupsi, terutama di kota Malang. Tapi jangan lupa, siapa saja bisa melakukan korupsi, termasuk mahasiswa. Karena korupsi itu kuncinya ada pada otak kita," ujarnya lantang.
Sementara itu, Sutiaji mengucapkan terima kasih kepada peserta aksi yang telah mengingatkan pihaknya mengenai korupsi ini.
"Peluang korupsi lebih besar peluangnya terjadi pada kami. Namun, korupsi tidak serta merta bisa diusut dengan mudah. Oleh sebab itu, semua pihak turut bertanggung jawab dan mengawasinya," tegasnya. (say/tm-BIP)
Sumber.www.malangkota.go.id
Untuk kesekian kalinya aksi demonstrasi digelar di depan gedung DPRD kota Malang.Hari ini, Senin (12/12) datang dari mahasiswa fakultas hukum, Universitas Brawijaya Malang (UB) Malang, yang tergabung dalam Forum mahasiswa hukum Peduli Keadilan (Formah PK).
Peserta aski menuntut, agar Pemerintah yang berkuasa saat ini, segera memasukkan kurikulum anti korupsi di tingkat SD hingga SMA. Selain itu, mereka juga mendesak untuk segera membentuk dan mendirikan warung atau posko kejujuran.
Aksi tersebut digelar juga dalam rangka memperingati hari anti korupsi yg jatuh pada 9 Desember lalu. Para demonstran juga menuntut kasus-kasus di Malang raya (kota Malang, kabupaten Malang, kota Batu) untuk segera diselesaikan.
Adi Nugroho, selaku koordinator aksi, kepada wartawan mengatakan, bahwa aksi kali ini menuntut adanya perbaikan moralitas pejabat di semua level di daerah dan pemerintah pusat. "Kami sudah mengirimkan surat kepada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kota Malang yang berisikan tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Malang," katanya.
Tuntutan selanjutnya adalah mengenai transparansi anggaran yang diperuntukkan rakyat, agar masyarakat bisa mengetahui anggaran dana dan juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan dana Pemerintah yang ada di kota/kabupaten maupun pusat.
"Yang paling utama adalah agar korupsi tidak semakin marak terjadi, sejak dini generasi muda harus dididik bagaimana tidak melakukan korupsi. Itu bisa dilakukan dengan jalan memasukkan kurikulum anti korupsi di tingakt sekolah dasar sampai dari tingkat SMA," terangnya.
Adi menambahkan, bahwa pendidikan anti korupsi harus di pelajari sejak dini agar kelak menjadi generasi muda tidak mewarisi sifat koruptor. Selain memasukkan kurikulum, bagaimana juga membentuk warung kejujuran diseluruh penjuru wilayah Malang Raya.
"Kita juga menuntut bagaimana memberikan sanksi moral dan sankri pidana yang berat kepada para koruptor agar mereka jera terhadap perbuatan yang mereka lakukan," sambungnya.
"Selanjutnya kita menuntut bagaimana supaya kita semua bisa turut serta dalam membantu dan memberantas kasus korpsi. Para koruptor tidak boleh mendapat remisi hukuman. Pengoptimalkan fungsi dari DPR untuk menumbuhkan etika dan moralitas politik yang sesuai dengan ideologi bangsa yaitu pancasila," jelasnya.
Selain orasi juga, dalam aksi damai itu, peserta aksi juga melakukan teatrikal di depan gedung wakil rakyat itu. Dalam teatrikal itu, menunjukkan bahwa kejamnya praktik dan dampak korupsi yang jelas-jelas merugikan rakyat kecil dan juga negara. Tabungan rakyat dicuri demi kepentingannya sendiri.
Setelah sekian lama berorasi dan menyuguhkan teatrikal, akhirnya perwakilan mahasiswa diterima oleh anggota DPRD kota Malang. Tidak berapa lama kemudian, ketua komisi Chistea Frisdiantara bersama 3 orang anggotanya yaitu, Sutiaji, Een, dan Tri Widiyani menemui peserta aksi.
Ketika didepan peserta aksi, Christea menyampaikan jika permohonan mereka sudah diterima dan di kirim ke Jakarta. "Kami akan mendukung dan mengawal kasus korupsi, terutama di kota Malang. Tapi jangan lupa, siapa saja bisa melakukan korupsi, termasuk mahasiswa. Karena korupsi itu kuncinya ada pada otak kita," ujarnya lantang.
Sementara itu, Sutiaji mengucapkan terima kasih kepada peserta aksi yang telah mengingatkan pihaknya mengenai korupsi ini.
"Peluang korupsi lebih besar peluangnya terjadi pada kami. Namun, korupsi tidak serta merta bisa diusut dengan mudah. Oleh sebab itu, semua pihak turut bertanggung jawab dan mengawasinya," tegasnya. (say/tm-BIP)
Sumber.www.malangkota.go.id
Langganan:
Postingan (Atom)
